MEDIA MATA BIND KARAWANG -- Pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Karawang senilai miliaran rupiah disoal. Karena sebagian kalangan menganggap Bupati dan Wakil Bupati tidak memiliki rasa empati ditengah pandemi, sebab rakyat sedang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, karena dampak dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Tetapi pendapat berbeda diutarakan oleh salah seorang pemerhati politik dan pemerintahan, Andri Kurniawan mengatakan, "Pengadaan barang dan jasa merupakan kebijakan anggaran yang dirumuskan, dibahas, disepakati serta disahkan secara bersama - sama antara pihak Eksekutif dan Legislatif," Jum'at, (17/09/2021).
"Apa lagi jika pengadaan dua kendaraan dinas tersebut dibeli pada anggaran murni Tahun 2021. Artinya, itu sudah melalui mekanisme dan persetujuan melalui proses pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) pada saat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) diakhir Tahun 2020 lalu," Jelasnya.
Andri juga menambahkan, "Bisa jadi prediksi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dan DPRD waktu itu mengira pandemi akan berakhir di Tahun 2021 sekarang. Walau kenyataannya, kondisi pandemi semakin parah dengan adanya varian baru. Sehingga kembali merepotkan kondisi keuangan daerah,"
"Memang jika dilihat dari sisi urgensi, pengadaan kendaraan dinas tidak begitu penting, dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Sebab sampai saat ini banyak gedung sekolah di Karawang sudah banyak yang tidak layak, dan dibutuhkan perbaikan," Ujarnya.
"Tetapi, dengan adanya pengadaan kendaraan dinas tersebut, merupakan kabar baik. Informasi perihal defisit anggaran dapat terbantahkan. Dengan begitu membuktikan, bahwa APBD Kabupaten Karawang sedang dalam kondisi baik - baik saja. Jadi, tidak ada lagi alasan bagi Pemkab Karawang untuk mengutarakan soal defisit anggaran dalam hal kepentingan pembangunan," Tegas Andri.
"Saran saya, kalau begitu sekalian saja keempat unsur Pimpinan DPRD Karawang juga minta untuk ganti kendaraan operasionalnya, termasuk semua kalangan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selama kemampuan APBD memungkinkan, kenapa tidak? Tapi tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dari aspek pembangunan, pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan," Pungkasnya.
Nung.
Posting Komentar
MEDIA MATA BIND