MEDIA MATA BIND BEKASI -- Demo aksi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Aspirasi Mahasiswa Bekasi untuk Indonesia (FAMBUI) di depan gedung DPRD Kota Bekasi membakar ban mobil dan merobohkan pagar masuk gedung dewan, Senin (6/12/2021).
Aksi puluhan mahasiswa sempat memacetkan arus lalu lintas di Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur. Aksi menuntut keterbukaan informasi publik (KIp) terkait transparasi kegiatan reses seluruh anggota DPRD Kota Bekasi mulai tahun 2019 – 2021 serta laporan pertanggungjawabannya.
Selain itu, mereka menuntut transparansi pengadaan makan minum di DPRD Kota Bekasi tahun anggaran 2021 yang dinilai fantastik senilai 3 miliar dan pembangunan gedung D DPRD Kota Bekasi senilai 12,6 miliar yang dinilai tidak memiliki kepekaan terhadap masa sulit yang dirasakan rakyat dampak dari Pandemi Covid-19.
” Kami meminta untuk transparansi informasi publik dari Ketua DPRD Kota Bekasi dan Sekretaris Dewan (Setwan) atas semua tuntutan kami atas uang rakyat,” tegas Orator Aksi.
Namun sayangnya aksi mereka yang meminta Ketua DPRD Kota Bekasi H.Chairoman J Putro dan Setwan H.Hanan Tarya untuk menemui para demontran tidak ada di lokasi.
Begitu juga anggota dewan yang lain yang pada saat itu tengah melaksanakan Dina luar kota dan kunjungan kerja di Bandung dan Bali.
Mereka hanya ditemui oleh perwakilan Setwan, Kabag Umum Setwan, Edison Effendi yang berusaha menyampaikan informasi jika Ketua dan Setwan DPRD Kota Bekasi tidak bisa menemui sekaligus menenangkan aksi demo mahasiswa dibantu oleh aparat kepolisian dari Polsek Bekasi Timur.
Menurut Edison, pihaknya hanya diperintahkan untuk mewakili Setwan dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dijadwalkan lagi untuk Audiensi dengan Ketua DPRD Kota Bekasi dan Setwan.
” Kita akan menyampaikan semua apa yang menjadi tuntutan para demonstran ke pimpinan dan kita upayakan dijadwalkan audiensi dengan Ketua dan Setwan,” terangnya.
Terkait adanya kerusakan pagar yang dirobohkan oleh para demonstran, Edison akan melaporkan juga ke pimpinan apakah mau dibuatkan laporan atau tidak atas kerusakan fasilitas negara tersebut.
” Semua tergantung dari pimpinan DPRD dan berkordinasi dengan pihak kepolisan,” tutupnya.
Posting Komentar
MEDIA MATA BIND