MEDIA MATA BIND Manado -- Sulawesi Utara. Rabu(02/12/21) – Dugaan intervensi Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Evita Nursanty terkuak dalam Musyawara Daerah (Musda) ke V KBPP Polri Daerah Sulawesi Utara, Senin (29/11) lalu. Dimana pada perhelatan Musda tersebut, Ketum Evita menunda jalannya Musda dengan batas waktu yang tidak ditentukan, karena “jagoan” Ketum Evita tidak diinginkan pengurus di 14 resor Kabupaten/Kota di Sulut.
Terlebih lagi, steering committee dalam musda ini ‘diabaikan’ pengurus pusat.
Sebab, pimpinan Musda diambil alih oleh pimpinan pusat.
Belakangan diperoleh informasi bahwa Ketum Evita Nursanty bertemu dengan Kabaharkam Polri. Pertemuan itu diduga merupakan wujud ketakutan Ketum Novita. Sebab dugaan intervensinya terkuak dan tidak sesuai dengan AD/RT dalam Musda.
Diketahui, Musda ke V KBPP Polri Wilayah Sulut yang berlangsung di gedung lantai tiga Mapolda Sulut sempat ricuh. Kericuhan terjadi, ketika peserta mempertanyakan status pengunduran diri Plt. Agustinus Sinaulan SE, yang dinilai tidak memiliki kejelasannya.
Sidang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib sidang oleh pimpinan pusa, Ketua OKK Hernita SH MH. Kemudian dilanjutkan dengan memilih presidium sida yang terdiri dari satu pimpinan pusat, satu pimpinan daerah dan tiga pimpinan resor.
Hanya saja, sidang kembali terhenti. Itu karena pimpinan pusat dinilai terlalu memaksakan kehendak sehingga keinginan dari pimpinan 14 resor di Sulut peserta Musda tidak terkabulkan.
“OKK sendiri mengatakan ADA-RT itu berlaku di seluruh Indonesia, tekecuali di Sulawesi Utara. Kami tidak tau apa maksud dan tujuan mereka. Namun inikan aneh dan perlu dipertanyakan,” ketus Ketua KBBP Polri Resor Tomohon Mario Rumbani bersama.
Oleh karenanya, Rumbani bersama pimpinan di 13 Resor bakal melaporkan perihal permasalahan ini ke Kapolri Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.
“Ketum terlalu memaksakan kehendak. Banyak kejanggalan dari pengurus pusat. Ini menjadi kekecewaan kami. Ini mencederai pemilihan KBPP Polri. 14 resor hadir semua, tapi pengurus pusat terkesan memonopoli. Kami akan menghadap Kapolri, karena ada pimpinan pusat yang bikin rusuh di daerah kami,” sebutnya.
Lebih lanjut, Rumbani berharap agar musda ke V ini bisa dilaksanakan lagi dengan cepat, agar roda organisasi bisa berjalan.
“Mereka yang memimpin musda juga harus orang-orang yang professional,” tandasnya.
Senada disampaikan oleh ketua resort Minahasa tenggara Ivone endos, sebagai pengurus pusat seharusnya pimpinan pusat memberi contoh tentang cara berorganisasi yang baik yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat bukan malah mempertontonkan arogansi dan kesewenang wenangannya.
Okk yang merupakan adik kandung ketua umum harusnya bisa menjaga nama baik kakaknya bukan malah sebaliknya menggunakan wewenangnya sebagai okk menginterfensi musda kami dan memaksakan kehendaknya. Ini kan tidak beretika dan tidak mencerminkan pemimpin yang profesional." Tandas Ivone.
Ditambahkannya lagi bahwa pimpinan pusat tidak boleh menghentikan musda yang sedang berjalan hanya karena peserta musda tidak mau di interfensi. Harusnya pimpinan pusat mengesahkan 14 dukungan resort resort yang telah bersepakat memilih ibu adolfien wangania sebagai ketua PD sulut karena itu adalah pilihan para ketua ketua resort. Nanti apabila Tidak sinergi dengan pimpinan pusat baru di cari caranya untuk di ganti melalui pleno Musdalub. Saya kira etika organisasi seperti itu yang harus di kedepankan bukan sifat arogansi pemaksaan kehendak dan pemasungan hak politik pengurus resort dan daerah.
Saya juga melihat dalam postingan isntagram ketua umum bahwa yang bersangkutan sudah melaporkan hal ini ke Kakor Bimas di mabes polri, semoga saja ketua umum bisa melaporkan sesuai fakta yang terjadi bukan sepihak karena sebagai peserta musda dan sebagai anggota biasa kami juga memiliki hak yang sama, ” kami juga bisa melapor ke pak Kakor Bimas terkait apa yang di lakukan oleh pimpinan pusat pada musda ke V KBPP polri Sula
Posting Komentar
MEDIA MATA BIND