MEDIA MATA BIND SUMENEP,- Moda transportasi laut antar pulau di kabupaten Sumenep, saat ini menjadi perhatian dan perbincangan hangat oleh banyak kalangan, baik ditataran Mahasiswa ataupun dikalangan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), termasuk oleh Komunitas Warga Kepulauan (KWK).
KWK sebagai Ormas yang berbasis warga kepulauan, pada hari Kamis Siang (3/3/22) merapatkan barisan, dengan dipimpin langsung oleh ketua KWK melakukan rapat koordinasi (Rakor) bersama beberapa anggota yang berkesempatan hadir, bertempat di ruang lobi salah satu hotel yang ada di Kabupaten Sumenep.
"Rapat kali ini penting, karena menyangkut kebutuhan warga kepulauan terhadap transportasi laut. Terutama menjelang bulan Ramadhan transportasi laut ini sangat vital dan sangat dibutuhkan masyarakat," ujar Safiudin ketua KWK saat membuka acara rapat.
Menurut Piu panggilan populer ketua KWK, sebagai warga kepulauan yang ada di daratan, kita merasa ikut terpanggil dengan tidak beroprasinya KM. Dharma Bahari Sumekar I dan III. Kita ketahui bersama kedua kapal ini adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang dikelola oleh PT. Sumekar (Perseroda).
"Semestinya kalau mau docking, kedua kapal ini tidak dalam waktu yang bersamaan," tukasnya.
Lanjut kata Piu, Kita (KWK) turut prihatin dengan kondisi yang dialami PT. Sumekar saat ini. Karena itu kita melaksanakan rapat ini untuk memberikan sumbang pemikiran dan konsep ke Pemerintah, baik ke Pemerintah Kabupaten Sumenep ataupun ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui surat ataupun Audensi ke Bapak Bupati Sumenep dan Gubernur Jawa Timur.
"Kita prihatin dengan PT. Sumekar ini, atas ketidakmampuannya mengelola KM DBS I dan III. Jangan sampai nasibnya sama dengan KM DBS II yang sudah jadi barang rongsokan," ungkapnya saat dikonfirmasi media ini melalui jaringan telfon. Jum'at (4/3/2022).
Lebih lanjut kata Safiudin, berangkat dari rasa keprihatinan inilah, kita berharap Pemerintah Sumenep mengambil sikap tegas dan cepat, sehingga Jargon Sumenep Melayani benar - benar dirasakan masyarakat, khususnya dalam hal jasa transportasi laut untuk masyarakat Sumenep yang ada di kepulauan.
"Kita dari KWK, akan melayangkan surat kepada Gubernur Jawa Timur dan Bupati Sumenep, serta pihak Dinas terkait, agar beberapa persoalan yang di alami PT. Sumekar ini memenuhi harapan masyarakat, termasuk hak-hak karyawan yang terabaikan," pungkasnya.
Suudin, sekretaris Ormas KWK menyampaikan, adapun beberapa poin yang dihasilkan pada Rakor KWK saat ini (3/3/2022) terkait tidak beroperasinya KM. DBS I dan III PT. Sumekar (Perseroda), meliputi;
1. Audiensi dengan Ibu Gubernur Jawa Timur.
2. Audiensi dengan Bapak Bupati Sumenep.
Poin tuntutan yang akan kami mohonkan, antara lain;
1. Subsidi transportasi laut berdasarkan By Name By Adress Penumpang, perhitungannya akan diserahkan kepada lembaga auditor khusus sehingga nantinya usulannya akan berupa paper poin atau naskah akademik.
2. Membuka Rute pelayaran Kalianget - Kangean dengan mengundang penyedia jasa transportasi laut dan melakukan lelang terbuka.
3. Mendesak dilakukannya audit forensik terhadap BUMD PT. Sumekar line, setidaknya 5 tahun terakhir.
4. Mendesak kepada aparat penegak hukum untuk segera menyelesaikan kasus PT Sumekar line.
5. Mengusulkan inisiasi koperasi kepemilikan ataupun kemitraan bersama antar anak pulau dengan pemerintah Kabupaten Sumenep dalam penyediaan jasa moda transportasi laut.
"Demikian hal ini disampaikan oleh Ormas KWK, atas nama masyarakat pengguna jasa angkutan kapal laut di kepulauan kabupaten Sumenep," pungkas Suuddin, sekretaris Ormas Komunitas Warga Kepulauan.
Eko Wahyudi Bidang Humas PT. Sumekar (Perseroda) menyampaikan bahwa docking perawatan ataupun perbaikan KM DBS III sudah selesai survey klasifikasi docking, dan mulai dilakukan perbaikan - baikan.
"KM DBS III saat ini ada di galangan PT Ben Santosa, kamal Bangkalan. Banyak yang harus diperbaiki, dan kita harus inden dulu bahan-bahan yang dibutuhkan," terang Eko panggilannya.
Eko berharap, proses Docking KM. DBS III berlangsung lancar dan selesai tepat waktu, sehingga kapal dapat kembali beroperasi melayani masyakat Sumenep, khususnya kepulauan.
"Terkait docking ini, harapan masyarakat kemaren ke kita, agar perbaikan ini dilakukan semaksimal mungkin, karena kapal DBS III ini jika semakin lama tidak terpakai, dikhawatirkan kerusakan menjadi lebih parah. Dan rencana kita setelah selesai DBS III, dilanjutkan docking DBS I," tuturnya.
Disinggung persoalan gaji pegawai yang belum terbayar, Eko mengaku pihak Direksi sudah melakukan upaya penyelesaian, dan saat ini sedang dalam proses.
"Soal penggajian itu, Direksi PT Sumekar akan mengupayakan secepatnya, dan Insya'allah sudah ada jalan penyelesaiannya," pungkasnya.
(Fthrfk).
Posting Komentar
MEDIA MATA BIND