Ketua PPK Jatisampurna Melaporkan PPK Pondok Melati inisial R ke Polisi

MEDIA MATA BIND SUMENEP - Unjuk rasa (Unras) dengan korlap aksi bernama Wahono bersama sejumlah massa aksi mengatasnamakan Forum Komunikasi Peduli Politik Sumenep (FKPPS), melakukan demo aksi di depan Markas Kepolisian Resort Sumenep (Mapolres Sumenep), terkait postingan Connie Rahakundini Bakri menyebut bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mempunyai akses ke aplikasi Sistem Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (Sirekap KPU) dan pengisian formulir C1. Rabu (20/3/2024)

Kasi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti S, S.H menyampaikan, disana (saat unjuk rasa) korlap aksi Wahono bersama sejumlah massa menyampaikan orasi dengan maksud dan tujuan mempertanyakan netralitas Polri pasca unggahan Connie Rahakundini Bakrie, menyebut Polri punya akses ke aplikasi Sirekap KPU.

"Massa menggelar aksinya dengan membawa pamflet bertuliskan; 'Pak Polisi jangan ikut kompetisi politik, Polri patut dipertanyakan netralitasnya, selamatkan demokrasi'. Dan massa aksi menuntut Polri untuk mengusut unggahan Connie Rahakundini Bakrie supaya tidak membuat gaduh," jelas AKP Widiarti saat ditemui sejumlah awak media di depan Mapolres Sumenep.

Sebelumnya, usai menggelar demonstrasi, massa aksi ditemui oleh Kapolres Sumenep melalui Kasi Humas AKP Widiarti S, S.H dan memberikan penjelasan bahwa postingan itu tidak benar atau hoaks.

"Polri tetap berada di jalur netralitas dalam menjalankan tugas-tugasnya, terutama dalam mengawal proses demokrasi dan pemilihan umum," tegas  Widiarti.

Lanjut AKP Widiarti memastikan, apa yang disampaikan di postingan itu tidak benar. Menurut Polri, terutama Polres Sumenep, tidak punya akses untuk masuk ke aplikasi Sirekap KPU maupun mengisi formulir C1 Pemilu 2024.

"Karena polisi tidak ada akses sama sekali untuk ke C1 maupun Sirekap, kami pastikan Polres Sumenep netral terkait Pemilu 2024," imbuhnya.

Menurut Widiarti, Polri dan TNI hadir di tengah masyarakat saat Pemilu 2024 bukan untuk ikut masuk dan intervensi ataupun ikut kompetisi dalam pesta demokrasi, melainkan mengamankan jalannya pesta demokrasi di Kabupaten Sumenep.

"Kami obyektif tanpa memihak kepada salahsatu pihak politik, serta menghindari intervensi politik yang dapat merusak citra Polri sebagai institusi independen dan profesional. Kami hanya bertanggung jawab dalam hal keamanan Pilpres bersama TNI dan masyarakat," punkasnya.

(Ong)