BNPB Mengawal Komitmen Atasi Banjir dan Tanah Longsor


MEDIA MATA BIND JAKARTA - Bencana merupakan salah satu isu utama pembangunan nasional. Dampak dan kerugian yang timbul dari bencana dapat menyebabkan korban jiwa dan menghambat capaian pembangunan. Data kejadian bencana BNPB menunjukkan bahwa jenis bencana yang paling sering terjadi adalah bencana hidrometeorologi, dengan jumlah kejadian bencana mencapai lebih dari  dari total kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2024.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) yang berlangsung pada 18-20 Maret 2025 di Kabupaten Bogor dan Jakarta, para pemangku kepentingan merumuskan arah kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana, dengan mengambil contoh kasus manajemen bencana banjir dan tanah longsor di kawasan Jabodetabek. Bagaimana memastikan rumusan tersebut ini diwujudkan menjadi langkah nyata?

Jawabannya dibahas dalam diskusi “Ngopi Bareng BNPB” edisi Maret 2025. Hadir sebagai narasumber, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nazib Faizal, M.Sc., Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Dr. Suprayoga Hadi, serta Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB  Dr. Raditya Jati.

Mengusung tema penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, penyelenggaraan Rakornas PB 2025 terdiri sidang komisi  dan puncak acara. Sidang komisi membincangkan isu spesifik setiap aspek penanggulangan bencana, yaitu tata kelola dan akuntabilitas, kebijakan dan strategi,  mitigasi dan kesiapsiagaan prabencana, kedaruratan, logistik dan peralatan, serta pemulihan dan pembangunan kembali pascabencana.

“Salah satu pembahasan strategis yang mengemuka adalah bagaimana kita dapat mewujudkan perencanaan pembangunan, baik RPJMN maupun RPJMD, yang berbasis pada pengurangan risiko bencana. Selain itu, terlihat juga bagaimana tata ruang dan infrastruktur memiliki peran signifikan terhadap ketahanan suatu wilayah terhadap bencana,” jelas Raditya Jati, yang juga merupakan Ketua Panitia Rakornas PB 2025 sekaligus pimpinan sidang dalam  salah satu sidang komisi.

Pada acara puncak Rakornas, para menteri serta pimpinan lembaga menegaskan pentingnya kolaborasi dalam penanggulangan bencana. Koordinasi yang erat diperlukan antara instansi pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif.

“Para menteri dan pimpinan lembaga yang hadir telah menunjukkan komitmen bersama yang kuat untuk dapat berkontribusi dalam upaya pengurangan risiko bencana,” kata Raditya.

Salah satu komitmen tersebut datang dari Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah. Nazib Faizal menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi dalam setiap tahap siklus manajemen bencana: mitigasi dan kesiapsiagaan, respons kedaruratan, serta pemulihan pascabencana. 

“Evaluasi dilakukan di setiap fase. Dalam tahap mitigasi, misalnya, kami periksa apakah tanggul dibangun dengan bahan yang kurang kuat. Pada tahap kedaruratan, kami lihat apakah ketersediaan alat berat ternyata kurang. Kemudian pada fase pemulihan, kami fokus pada pembangunan tanggul yang rusak serta normalisasi sungai,” jelas Nazib. 

Tantangan besar yang dihadapi di lapangan adalah penggunaan lahan sempadan sungai yang seharusnya menjadi kawasan lindung, tapi berubah menjadi lahan permukiman bersertifikat hak milik (SHM). Nazib mengungkapkan bahwa pembebasan lahan untuk pemulihan ekosistem sungai bisa menelan biaya hingga Rp4,5 triliun. Oleh karena itu, pembebasan lahan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan anggaran yang dapat dimanfaatkan. 

Selain itu, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN juga akan melaksanakan pemantauan fungsi lahan secara berkala menggunakan teknologi penginderaan jauh dan survei lapangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah alih fungsi lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya. 

Selain aspek teknis, Nazib juga menyoroti pentingnya perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian sungai, termasuk mencegah kebiasaan membuang sampah ke sungai. Upaya edukasi dan pembudayaan nilai-nilai lingkungan menjadi kunci dalam pencegahan jangka panjang.

Sementara itu, untuk memastikan bahwa upaya-upaya penanggulangan bencana menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas menekankan bahwa penanggulangan bencana harus terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“RPJMN 2025-2029 telah memuat resiliensi keberlanjutan terhadap bencana sebagai salah satu prioritas utama, dengan mengacu pada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) yang disusun oleh BNPB,” kata Suprayoga Hadi menjelaskan. 

“BNPB telah mempersiapkan aspek perencanaan penanggulangan ini dengan baik. Sekarang tugas kita adalah untuk menerjemahkan ini ke RPJMD.”

Sebagai langkah konkret dari usaha penerjemahan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Dalam Negeri akan menjalankan penyelarasan RPJMN dengan RPJMD mulai bulan April 2025. Hal ini salah satunya untuk memastikan bahwa Dokumen RPJMD yang menjadi landasan dalam menjalankan pembangunan di daerah harus memuat upaya mewujudkan resiliensi keberlanjutan.

“Melalui penyelarasan ini, kita menegaskan pembagian tugas dan kewenangan. Pemerintah daerah harus menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan dan konsekuensinya adalah mereka harus mengalokasikan anggaran untuk itu,” tambah Suprayoga.

Diskusi bertajuk Ngopi Bareng BNPB ini sendiri diselenggarakan dalam rangka persiapan menuju agenda Asia Disaster Management & Civil Protection Expo (Adexco) 2025. Adexco merupakan salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah dengan unsur pentahelix, terutama pihak industri. Pelibatan unsur industri nasional dalam penanggulangan bencana menjadi unsur penting dalam mendorong terwujudnya resiliensi terhadap bencana.

Di penghujung acara diskusi, para narasumber menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor, perencanaan yang berbasis risiko, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.  Dengan komitmen bersama dan langkah nyata dari berbagai pihak, diharapkan upaya penanggulangan bencana di Indonesia semakin efektif dan berkelanjutan.


Riyan

Post a Comment

MEDIA MATA BIND

Lebih baru Lebih lama