MEDIA MATA BIND SUMENEP,- Melalui forum diskusi atau yang dikenal dengan audensi, Ormas Masyarakat Peduli Percepatan Pembangunan Sumenep (MP3S) menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemerintah kabupaten Sumenep dalam menyikapi efisiensi anggaran pemerintah pusat yang dituangkan dalam Inpres nomor 1 tahun 2025, tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
Audensi tim Ormas MP3S dengan pihak pemerintah kabupaten Sumenep, bertempat di ruang Sekretariat Daerah menghadirkan berbagai unsur pemerintahan diantaranya Sekretaris Daerah (Sekda), Bappeda, Bapenda, BKAD, Asisten II dan III, serta bagian umum Pemkab Sumenep.
Gelar audensi berlangsung lumayan alot, mengingat perbedaan pandangan tim Ormas MP3S, sehingga dinilai kebijakan Pemkab Sumenep lebih berpihak pada kepentingan birokrasi ketimbang kepentingan rakyat, bahkan tak ubahnya mempertahankan dan memelihara kemiskinan untuk rakyat Sumenep. Senin (28/4/2025).
Tim Ormas MP3S, Abd Aziz Salim Sabibi, ST., menilai bahwa kebijakan APBD kabupaten Sumenep tahun 2025 belum mencerminkan efesiensi yang dimaksud dalam Inpres nomor 1 tahun 2025. Namun yang ada hanya pemotongan anggaran APBD yang sebelumnya 2,87 triliun rupiah, karena di efesiensi menjadi 2,6 triliun rupiah.
Selain itu, semua anggaran yang bersumber dari DAK (dana alokasi khusus) belum bisa dipergunakan, dan ada kecenderungan tidak ditransfer ke Daerah.
"Kita bisa melihat dari pos-pos anggaran yang dicanangkan oleh pemerintah seperti; belanja pegawai 1,2 triliun rupiah, belanja jasa dan barang 600 miliar rupiah, dan yang diefesensi hanya 26 miliar rupiah. Adapun belanja modal 290 miliar rupiah, dan yang di efisiensi 200 miliar rupiah (sumber DAK), dan sisanya adalah belanja hibah.
"Kalau kita lihat dari postur anggaran diatas, maka keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dan rakyat masih jauh dari harapan, dan seolah-olah mempertahankan kemiskinan dan memperjuangkan kepentingan Dinas, lembaga atau OPD Sumenep ketimbang kepentingan Rakyat," ujar Azis panggilan akrabnya.
Azis Salim Sabibi, yang mana merupakan penasehat Ormas MP3-Sumenep terkait postur anggaran mencontohkan bahwa, dari anggaran belanja jasa dan barang 600 miliar rupiah, hanya berkurang 26 miliar, sedangkan infrastruktur dari 290 miliar berkurang 200 miliar (sumber DAK).
"Jadi, dari sini kelihatan bahwa kebijakan APBD Sumenep 2025 berpihak pada kesejahteraan Birokrasi ketimbang Rakyatnya," tegas Azis.
Solusinya bagaimana?
Menurut Azis, ada cara sederhana kalau mau melakukan efesiensi diantaranya yaitu, belanja jasa dan barang alihkan 50% ke belanja modal, dengan begitu ada pergerakan ekonomi di masyarakat, selain itu juga tingkatkan anggaran Infrastruktur dan perikanan.
"Kalau sekarang ini seharusnya adalah, anggaran penyesuaian di sektor belanja modal 90 miliar, tambah 200 miliar. Dan sektor perikanan dari 2 miliar naikan ke 50 miliar. Tapi, kalau memang tujuannya kemiskinan dipelihara, maka pemerintah tidak usah melalukan efesensi dan pengalihan anggaran dari belanja jasa dan barang," ujarnya.
Padahal kata Azis, pesan Presiden (Inpres 1/2025) jelas bahwa efisiensi dilakukan untuk mengalihkan anggaran yang tidak produktif menjadi produktif khususnya untuk menunjang swasembada pangan.
Kabupaten Sumenep adalah daerah kepulauan, dan mayoritas penduduknya adalah Nelayan. Untuk menunjang swasembada pangan, di sektor perikanlah yang sangat menjanjikan untuk dilakukan dengan memberi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan nelayan. Karena dengan membantu nelayan lebih mudah dan cepat untuk memutar keuangan.
"Dengan cara ini, maka predikat kemiskinan extrem yang disandang kabupaten Sumenep ini akan dapat berkurang. Jika sekarang Sumenep peringkat ke 3 (ketiga) daerah termiskin di Jawa Timur, maka bisa menjadi peringkat tiga besar pendapatan terbaik. Jadi, persoalan ini adalah persoalan keberpihakan dan juga kemauan Pemerintah untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya, dalam artian kalau Pemkab Sumenep ada kemauan.. pasti bisa!!" pungkas Azis Salim Sabibi dalam menyampaikan pandangan," pungkasnya.
(Ong)
Posting Komentar
MEDIA MATA BIND