Disnaker Karawang Lambat Sikapi PT AJS Yang Diketahui Tak Miliki Izin Sejak 2020 ?? Bupati karawang harus ambil sikap

MEDIAMATABIND KARAWANG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menganggarkan sebesar Rp 50 Miliar untuk penanganan Covid - 19 di Karawang. Tetapi belum sampai 3 Bulan, rupanya anggaran tersebut sudah hampir habis? Sebelumnya sempat terjadi silang pendapat antara Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang mengenai refocusing atau pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

 

TAPD bersikukuh tetap harus ada refocusing, sebab selain amanat regulasi, anggaran yang diploting pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 50 M sudah hampir habis. Berbeda dengan Ketua DPRD, ia bersikukuh, bahwa refocusing tidak bisa dilakukan.

 Mengingat untuk penanganan Covid -19 sudah dianggarkan, dan mengingat mekanisme keuangan kali ini berbeda dengan Tahun sebelumnya, sekarang menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

 

Diluar silang pendapat serta perdebatan antara Ketua TAPD dengan Ketua DPRD Karawang dimedia massa. Informasi mengejutkan datang dari gedung Parlemen Karawang, dimana salah satu anggotanya dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yaitu Toto Suripto merasa gerah dengan beredarnya desas - desus casback atau fee yang diduga diterima oleh oknum anggota DPRD Karawang berkaitan dengan sewa tempat isolasi pasien Covid - 19.

Sehingga dampak dari statement Toto tersebut, memancing reaksi publik. Bahkan ada beberapa kelompok masyarakat yang sudah membuat Laporan Informasi (LI) tertulis dan surat dukungan pengusutan informasi itu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang.

Dengan beredar adanya ini team MEDIAMATABIND Meminta Untuk   Panggil Dan Periksa Pihak Yang  Mengurusi Sewa Tempat Pasien Covid, Agar Kegaduhan Dugaan Fee Segera Terjawab dan agar tidak ada nya kegaduhan atau isu-isu yang beredar di wiliayah kabupaten karawang